Nama Jenderal (TNI) Moeldoko sudah diajukan Presiden SBY ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Agus Suhartono yang akan pensiun. Komisi I bakal segera menguji mantan Pangdam III Siliwangi yang kini masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat itu.
JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan bahwa DPR memang sudah menerima surat Presiden SBY mengenai rencana pergantian Panglima TNI.
"Benar, surat Presiden sudah dikirim ke DPR RI. Calon panglima TNI yang baru, benar yaitu Jenderal (TNI) Moeldoko," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada JurnalParlemen, Minggu (28/7).
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, membenarkan pernyataan koleganya itu. "Iya betul, nama yang masuk ke kami yang disampaikan dari Presiden adalah Jendral Moeldoko," ujarnya.
Keduanya memastikan, pada pertengahan Agustus mendatang, Komisi I akan segera menggelar rapat internal untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI pengganti Agus Suhartono.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU TNI, jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Panglima TNI Agus Suhartono berasal dari Angkatan Laut. Ia menggantikan Djoko Santoso yang berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya lagi, Panglima TNI dijabat Djoko Suyanto dari Angkatan Udara.
Dengan demikian, pengajuan nama Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat dianggap wajar. Hanya, ia belum genap setahun memegang jabatan baru setelah sebelumnya menjadi Wakil Kasad. Mei 2013, mantan Pangdam III Siliwangi ini dilantik menggantikan Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.
Habis Masa Reses, Komisi I Siap Uji Moeldoko Sebagai Calon Panglima TNI
Nama Moeldoko sudah masuk ke Komisi I DPR sebagai calon Panglima TNI menggantikan Agus Suhartono. Komisi I berharap, Panglima TNI yang baru sudah dilantik selambatnya September 2013.
"Ya, suratnya sudah diterima Sekretariat Komisi. Nama yang dikirim Presiden untuk calon Panglima TNI sudah ada di situ," kata anggota Komisi I Fayakhun Andriadi di Jakarta, Minggu (28/7).
Sesuai isi surat, Fayakhun mengungkapkan, Presiden hanya menyampaikan satu nama. Yakni, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Moeldoko. Tidak ada nama lain untuk calon Panglima TNI.
Komisi I sendiri, kata Fayakhun, siap memproses permintaan Presiden. Usai masa reses, Komisi I akan langsung mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI pengganti Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun. Harapannya, selambatnya September mendatang orang nomor satu di TNI sudah diganti.
"Kita perkirakan paling lambat pada minggu ke empat Agustus mendatang sudah dapat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sehingga September soal pergantian Panglima TNI sudah beres," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon Panglima TNI kepada Presiden SBY. Nama Moeldoko berada di urutan teratas. Meski demikian, urutan tidak menentukan prioritas karena keputusan memilih nama yang diajukan ke DPR ada di tangan Presiden.
Fraksi PPP Dukung Moeldoko Jadi Panglima TNI
Fraksi PPP menganggap Moeldoko layak menjadi orang nomor satu di TNI. Sukses menjabat Pangdam Tanjungpura dan Pangdam Siliwangi, jenderal asal Kediri, Jawa Timur, itu dinilai mampu menjaga netralitas militer di panggung politik.
Fraksi PPP mendukung penuh Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Agus Suhartono. Hal ini ditegaskan anggota Komisi I dari Fraksi PPP, Husnan Bey Fananie, Minggu (28/7).
Husnan mengaku kenal dekat Moeldoko semenjak sama-sama mengikuti kursus reguler kepemimpinan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada 2008. "Dia lulusan terbaik Lemhanas saat itu. Saya mengenal Pak Moeldoko sebagai pribadi yang baik, prajurit TNI yang cemerlang dalam berkarier, dan punya prestasi," kata Husnan kepada JurnalParlemen.
Menurut Husnan, Moeldoko layak menjadi orang nomor satu di TNI. Lulus terbaik di Akmil tahun 1981 dan meraih gelar Adhi Makayasa, jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 itu juga sukses menjabat Pangdam Tanjungpura dan Pangdam Siliwangi.
Memasuki tahun politik 2014, lanjut Husnan, diperlukan sosok Panglima TNI yang berpengalaman sekaligus cakap menguasai situasi. Selain itu, punya moralitas dan integritas yang tinggi. Termasuk, mampu menjaga netralitas militer dalam pelaksanaan pemilu. Dan, Moeldoko memenuhi kriteria tersebut.
"Saya yakin, di bawah Pak Moeldoko netralitas TNI terjaga dan tidak terpancing atas upaya pihak-pihak tertentu terkait kepentingan pemilu mendatang," tegasnya.
Sumber : Jurnamen
0 komentar:
Posting Komentar